Jakarta –
Tahun ini, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat berusia 10 tahun. Jumlah peserta JKN mencapai lebih dari 277 juta orang atau 98,67 persen dari jumlah penduduk.
“Capaian ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan universal health coverage (UHC) tercepat di dunia,” kata Direktur Jenderal BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti dalam pertemuan di Jakarta Pusat, Rabu (25/9). /2024).
Dalam upaya menjamin keberlanjutan program JKN, BPJS Kesehatan memperkuat kerja sama dengan 23.294 Fasilitas Kesehatan Primer (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Lanjutan (FKRTL). BPJS Kesehatan memperluas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpinggirkan dan terpinggirkan (DBTFMS).
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
Menghadapi pemerintahan baru, Gufron mengaku telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan JKN. Sejumlah langkah telah dilakukan, dimulai dengan pengelolaan aset dan likuiditas cadangan dana JKN yang lebih baik, kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah pusat dan negara bagian, serta penguatan kolaborasi sektor swasta.
“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya jumlah penyakit berbahaya seperti hipertensi, diabetes, dan kanker yang mencapai Rp 34,7 triliun pada tahun 2023.
Selain itu, ia meminta agar program JKN ditinjau ulang, termasuk iuran dan besarannya. Menurut Gufron, BPJS Kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan investasi untuk menutup besaran klaim asuransi kesehatan.
Meski peraturan BPJS kesehatan memperbolehkan peninjauan tarif dilakukan setiap dua tahun sekali, namun pemerintah menunda besaran iuran JKN selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS kesehatan dinaikkan adalah pada 1 Juli 2020 melalui Keputusan Presiden (Perpress) Nomor 64 Tahun 2020.
“Kami sudah melakukan diskusi sebelumnya, hal ini membantu kami menemukan jalan keluarnya. Namun kami belum mengambil keputusan.”
(kna/kna)