Jakarta –
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis yang akan menyasar sekitar 500 juta orang selama pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Tahap pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan diagnosis tuberkulosis (TBC).
Menurut Hassan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, anggaran tes TBC gratis mencapai 5 triliun dolar.
“Ini masuk dalam rencana pemeriksaan kesehatan gratis pemerintah berikutnya. Tahun depan targetnya 52 juta orang,” kata Hassan di Kantor Komunikasi Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
Rencana ini disambut baik oleh banyak ahli, termasuk ahli epidemiologi Dickie Budiman dari Universitas Griffith Australia. Jika berkaca pada banyak negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, jika fokus pemerintah pada pencegahan maka beban pembiayaan kesehatan akan berkurang.
“Secara umum, jika wacana kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat umum yang khususnya rentan terhadap risiko tinggi, TBC, hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan karena Indonesia memiliki beban penyakit menular dan tidak menular yang tinggi. diabetes, 3 teratas, TBC, Juga 3 teratas di dunia.
Menurut Dickey, hal ini merupakan contoh penyakit beban ganda Indonesia yang akan semakin 'meledak' jika dibiarkan. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Fasilitas kesehatan: Kesiapsiagaan Nax
Kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan harus menjadi catatan utama untuk memastikan pengobatan massal dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, dua fitur utama tersebut tidak boleh diabaikan karena kurangnya ketersediaan alat berbayar.
Dickey memperkirakan $5 triliun akan relatif cukup untuk melakukan tes TBC pada lebih dari 50.000 orang.
“TB bisa didiagnosis karena biayanya yang relatif murah, apalagi dengan tes dahak dan beberapa kali rontgen dada,” komentar Dickey.
Prioritas sasaran
Kelompok sasaran, khususnya tes TBC, yang memerlukan akses layanan tes gratis adalah masyarakat usia kerja di wilayah padat penduduk, wilayah dengan ventilasi terbatas, dan masyarakat dengan imunitas rendah atau imunodefisiensi.
“Kemudian ada juga yang rentan seperti lansia dan anak-anak,” lanjutnya.
Tunjuk BPJS sebagai 'Penanggung Jawab'
Menurut dia, badan yang tepat untuk mengelola anggaran Rp5 triliun untuk kebutuhan tes TBC gratis adalah BPJS Kesehatan karena memiliki jaringan yang luas.
“BPJS bisa menjadi aktor yang tepat untuk mengelola anggaran ini, karena sudah memiliki sistem infrastruktur dan jaringan yang luas, namun BPJS harus memperkuat operasional dan pengelolaan keuangannya agar program baru ini bisa terlaksana ketika sudah dibebankan,” lanjut Dickey.
Ia juga mengatakan agar BPJS mendapat dukungan kooperatif dari berbagai sektor pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan RI dan BAPENAS. Partisipasi lembaga internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah dievaluasi di DK untuk membantu program pemeriksaan kesehatan gratis.
Berikutnya: Penyakit apa saja selain TBC yang harus diprioritaskan?