Jakarta –
Program Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto resmi diluncurkan hari ini, Senin (6/1/2025). Setidaknya ada 190 Unit Pelayanan Suplemen Gizi (SPPG) atau dapur yang berfungsi di 26 kecamatan.
Seperti diketahui, harga paket MBG dipatok pemerintah sebesar Rp 10.000. Lantas, apakah anggaran tersebut cukup untuk memenuhi pola makan anak untuk sekali makan?
Menanggapi hal tersebut, ahli gizi klinis dr Putri Sakthi, MGZ, SPGK, AIFO-K, CBCFF mengatakan anggaran tersebut cukup untuk menu bergizi. Perlu diperhatikan bahwa pemerintah harus memfasilitasi produksi dalam negeri dengan baik.
“Kecuali pemerintah mampu memfasilitasi penggunaan produk lokal yang sehat dan murah, anggarannya dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu. Tapi dengan syarat harus bervariasi,” kata dr Putri, Senin, saat ditemui di Detikcom. (6/1/2025).
Misalnya karbohidrat kadang nasi, kadang olahan jagung, atau bihun berbahan dasar nasi putih. Proteinnya bisa dari ikan, ayam keesokan harinya, telur, atau cari yang paling murah, lanjutnya.
Dr Putri menambahkan, setiap daerah pasti memiliki nutrisi yang unik sehingga membantu terciptanya pola makan yang seimbang.
Dengan budget Rp 10.000, ia menawarkan daftar makanan yang bisa dicoba untuk menjaga keseimbangan gizi anak.
“Tergantung persiapan daerah masing-masing agar anak-anak mengenal bahasa, cara memasak, dan bumbunya,” ujarnya.
“Umumnya ayam tumis, lalu sayurannya kombinasi wortel dan buncis, harganya murah. Karbohidratnya bisa nasi, buah-buahan, seperti pisang atau jeruk. Proteinnya juga tahu atau tempe,” dia dikatakan. Dia sampai pada kesimpulan.
Terkait program MBG, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hassan Nasbi mengatakan, setiap SPPG menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
“Saya kira tidak biasa kalau masuk, SOP-nya sangat ketat, harus ganti baju, tutup kepala, pakai masker, dan cara menyiapkan makanan di sana,” kata Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat. Antara, Senin (6/1/2025).
Hassan Nasbi menambahkan, pemerintah bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memantau setiap dapur produksi melalui Badan Gizi Nasional. Hal ini bertujuan agar program MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(DP/KENA)