Jakarta –
Menteri Kesehatan (Bite) Budi Gunadi Sadikin mengatakan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan tidak boleh naik pada tahun 2025.
“Kita belum menganggarkan kenaikan iuran BPJS di tahun 2025. Kalau kita lihat dari kondisi keuangan, saya kira harusnya masih (sama) di tahun 2025,” kata Menkes di Jakarta, dikutip Minggu, (8/12). /2024) oleh Antara.
Ada banyak desas-desus mengenai pilihan untuk meningkatkan iuran setelah BPJS berada dalam kondisi kesehatan yang buruk dan menghadapi kebangkrutan.
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
Mulai tahun 2023, dilaporkan akan terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran BPJS kesehatan dan pendapatan dari iuran atau pembayaran bersama.
Kesenjangan antara jumlah iuran yang diterima BPJS Kesehatan dengan pengeluaran untuk membiayai layanan kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat dapat memicu defisit anggaran yang serius.
Meski demikian, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Guffron Mukti sebelumnya memastikan aset bersih BPJS Kesehatan masih sehat meski ada kemungkinan kekurangan. Pada tahun tersebut Ia meyakinkan pihaknya mampu membiayai rumah sakit pada tahun 2025 tanpa kendala.
Terkait kenaikan iuran, disebutkan bahwa pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 tahun 2024 dan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 akan memperbolehkan kenaikan iuran setiap dua tahun sekali terkait jaminan kesehatan.
Namun harus ditinjau terlebih dahulu, paling lambat tanggal 30 Juni atau 1 Juli 2025, tergantung iuran atau tarifnya.
“Bisa bertambah, mungkin tetap, begitulah keadaannya. (13/11/2024),” kata Ali usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen.
(suk/suk)