Jakarta –
Indonesia masih menjadi negara dengan angka kejadian tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia. Secara khusus, jika kita ingin mengakhiri TBC pada tahun 2030, diperlukan kolaborasi antarlembaga untuk menghentikan penyebaran penyakit ini.
Kementerian Kesehatan RI (KMENX) menargetkan ditemukannya 1 juta kasus TBC per tahun. Lebih dari 724.000 kasus TBC baru terdeteksi pada tahun 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 pada tahun 2023.
Namun angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua setelah Tiongkok dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Menurut data Global TB Report 2023, Indonesia merupakan negara kedua dengan angka kejadian TBC tertinggi, dengan perkiraan kejadian tahunan sebesar 1,06 juta dan 134 ribu kematian.
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
“Jadi sebetulnya penyebab kenaikan kasus itu karena semakin sedikit orang yang dites saat epidemi terjadi. Nah kalau kita lihat trennya, hasilnya akan meningkat hingga tahun 2024,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian. Di Kementerian Kesehatan, dr Imran Pambudi saat rapat dalam agenda Stop TB Partnership, Rabu (24/7/2024).
Mempercepat pemberantasan TBC
Di Indonesia, pemerintah diminta memperkuat Bauran Pemerintah Swasta (DPPM) Kabupaten, atau kolaborasi antara fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah, untuk menemukan kasus TBC lebih cepat.
Apalagi menurut Survei Patient Pathway Analysis (2017), 74% masyarakat lebih memilih berobat ke fasilitas kesehatan swasta.
“Pemerintah telah mencoba menggunakan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi multisektor untuk memberantas TBC. STPI berupaya mendukung upaya tersebut melalui PPM di 9 daerah dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran dan memperkuat jaringan PPM.” Nurul Luntungan MPH selaku Ketua Yayasan STPI.
Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta antara lain adalah kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah atau pemerintah. Karena masalah ini diakui oleh pemerintah, maka perlu dilakukan penguatan kerja sama multisektoral agar pemberantasan TBC dapat dilakukan dengan cepat.
Bolak-balik antara RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya merupakan realita yang kita hadapi saat ini. Dengan adanya strategi PPM diharapkan liku-liku tersebut dapat dikurangi, namun tentunya harus cukup diperkuat. .Kebijakan di masing-masing daerah,” kata Dr Imran.
(kna/kna)